KEMERDEKAAN BELUM SAMPAI KE WANNO KALOGHO Tak Ada Jalan, Tak Ada Listrik, Ibu Hamil Terpaksa Melahirkan di Tengah Jalan

 KEMERDEKAAN BELUM SAMPAI KE WANNO KALOGHO

Tak Ada Jalan, Tak Ada Listrik, Ibu Hamil Terpaksa Melahirkan di Tengah Jalan

SUMBA BARAT DAYA, NTT —

08 Agustus 2026

Kemerdekaan telah berusia puluhan tahun. Pembangunan infrastruktur terus digaungkan. Namun di pelosok Kabupaten Sumba Barat Daya, masih ada warga yang harus berhadapan dengan persoalan paling mendasar: jalan yang sulit dilalui dan ketiadaan listrik.

Kampung Wanno Kalogho, Desa Kalembu Kanaika, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu potret yang mempertanyakan sejauh mana pembangunan benar-benar menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.

Bagi warga Wanno Kalogho, jalan bukan sekadar persoalan infrastruktur. Jalan menentukan apakah hasil pertanian bisa dijual, apakah anak-anak dapat beraktivitas dengan mudah, dan yang paling krusial—apakah kendaraan kesehatan bisa datang ketika nyawa sedang dipertaruhkan.

Jawabannya terlihat jelas pada 24 Juni 2026.

KETIKA JALAN TAK BISA DILALUI, IBU MELAHIRKAN DI TENGAH PERJALANAN

Hari itu, seorang ibu hamil bernama Olviana mengalami kontraksi dan membutuhkan rujukan ke rumah sakit.

Keluarga berupaya menghubungi kendaraan rujukan. Namun kendaraan tersebut tidak mampu masuk hingga ke kampung karena kondisi jalan yang rusak dan sulit dilalui.

Olviana akhirnya harus berjalan sekitar satu kilometer menuju titik yang dapat dijangkau kendaraan.Namun pertolongan belum sempat tiba.

Kontraksi semakin kuat. Dalam kondisi kesakitan, Olviana akhirnya melahirkan di tengah jalan, dengan bantuan warga sekitar dan peralatan yang sangat terbatas.

Bayi laki-laki tersebut akhirnya lahir dengan selamat.

Tetapi keselamatan seorang ibu dan bayinya pada hari itu praktis bergantung pada kemampuan warga sekitar memberikan pertolongan darurat.

Peristiwa ini menyisakan pertanyaan mendasar:

Bagaimana jika persalinan tersebut mengalami komplikasi?

Bagaimana jika terjadi perdarahan?

Bagaimana jika bayi membutuhkan penanganan medis segera?

Dan yang lebih penting, siapa yang bertanggung jawab memastikan akses pelayanan kesehatan dapat menjangkau warga di kampung terpencil?

EMPAT SARJANA LAHIR DARI KAMPUNG YANG TERISOLASI

Ironisnya, keterbatasan tersebut tidak membuat masyarakat Wanno Kalogho menyerah.

Pendidikan tetap menjadi harapan.

 Dari kampung dengan segala keterbatasannya itu, sedikitnya empat orang warga telah berhasil menjadi sarjana.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemauan untuk maju.

Yang menjadi persoalan adalah apakah pembangunan sudah memberikan ruang yang sama bagi mereka untuk berkembang.

Sebab sulit bagi masyarakat meningkatkan ekonomi apabila hasil pertanian kesulitan keluar dari kampung.

Sulit bagi anak-anak belajar dengan optimal apabila penerangan belum tersedia.

Dan sangat berisiko ketika warga membutuhkan layanan kesehatan tetapi kendaraan darurat kesulitan mencapai lokasi.

PERTANYAAN TENTANG PEMBANGUNAN DESA

Kondisi Wanno Kalogho juga membuka ruang pertanyaan mengenai perencanaan pembangunan di tingkat desa.

Setiap desa memiliki kebutuhan dan prioritas pembangunan yang berbeda. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui bagaimana kebutuhan dasar warga dipetakan, direncanakan, dan kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan.

Apakah akses jalan menuju permukiman terpencil sudah menjadi prioritas?

Bagaimana dengan kebutuhan penerangan listrik?

Apakah akses kendaraan kesehatan dalam kondisi darurat sudah diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan desa?

Dan yang tidak kalah penting:

Sejauh mana anggaran Desa selama ini telah diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat yang benar-benar berada dalam kondisi terisolasi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap pihak tertentu. Namun merupakan bagian dari kontrol publik yang penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

JANGAN TUNGGU ADA KORBAN

Peristiwa Olviana seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak proyek yang selesai atau berapa besar anggaran yang terserap.

Ukuran paling sederhana adalah: apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya?

Sebuah jalan di wilayah terpencil mungkin terlihat kecil dalam peta pembangunan. Namun bagi warga Wanno Kalogho, jalan tersebut bisa menjadi pembeda antara mendapatkan pertolongan tepat waktu atau terlambat.

Listrik mungkin hanya terlihat sebagai jaringan kabel bagi sebagian orang. Tetapi bagi warga kampung, listrik berarti kesempatan belajar, berusaha, berkomunikasi, dan meningkatkan kualitas hidup.

PEMERINTAH HARUS TURUN MELIHAT LANGSUNG

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya bersama pemerintah desa dan instansi teknis terkait perlu melihat langsung kondisi Wanno Kalogho.

Bukan hanya melalui laporan administrasi.

Bukan hanya melalui angka-angka perencanaan.

Tetapi dengan datang langsung, melihat kondisi jalan, berbicara dengan masyarakat, dan memetakan kebutuhan nyata kampung tersebut.

Peristiwa seorang ibu melahirkan di tengah jalan tidak boleh dianggap sebagai cerita biasa.

Itu adalah peringatan bahwa masih ada warga yang hidup begitu dekat dengan keterbatasan akses pelayanan dasar.

Kemerdekaan seharusnya tidak berhenti di pusat kota.

Kemerdekaan harus sampai ke pelosok kampung.

Ketika seorang ibu harus berjalan satu kilometer dalam kondisi hendak melahirkan karena kendaraan rujukan tidak mampu masuk, maka pertanyaannya bukan lagi sekadar “kapan jalan itu dibangun?”

Pertanyaan yang lebih besar adalah:

«“Sampai kapan warga Wanno Kalogho harus mempertaruhkan keselamatan hanya untuk mendapatkan hak atas jalan, listrik, dan pelayanan kesehatan yang layak?”»

Wanno Kalogho membutuhkan jawaban—bukan sekadar janji.

Redaksi : KRISTIN