PELANTIKAN DPD TANI MERDEKA INDONESIA TIGA KABUPATEN LOMBOK: KONSOLIDASI KEKUATAN PETANI MENJADI TUJUAN UTAMA KEDAULATAN PANGAN

 

SELONG, 27 Agustus 2026 — Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bertempat di Gedung Serbaguna Raden Patik Wadira, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia untuk Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat resmi dilantik secara bersamaan. Mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional: Sinergi Tani Merdeka Menuju Indonesia Mandiri dan Berkelanjutan”, pelantikan yang digelar hari ini menjadi momentum bersejarah sekaligus langkah strategis untuk mengonsolidasikan kekuatan petani, memperkuat kelembagaan hingga tingkat desa, menyerap serta memperjuangkan aspirasi petani, dan memastikan setiap kebijakan pertanian benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan petani serta terwujudnya kedaulatan pangan nasional.

 

Acara pelantikan Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia diwakili oleh Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi NTB, Bapak Haerul Ar. Turut hadir Perwakilan DPN, Bapak M. Mujibburrahman (Staf Ahli Kementerian Pertanian), serta Ketua DPW TMI Bali, Bapak Zulfikar Wijaya. Turut hadir dalam acara ini Bupati Lombok Timur, Kepala BRMP Provinsi NTB, jajaran Pengurus DPW NTB, Ketua dan Pengurus DPD Kabupaten/Kota se-NTB, serta Pengurus Kelompok Tani dan P3A.

 

Dalam sambutannya, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Haerul Ar, menegaskan bahwa Tani Merdeka hadir untuk mengawal, mengawasi, sekaligus menjalankan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Pelantikan ini bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari pengabdian kepada petani. Setelah pelantikan, pengurus harus turun ke desa, mendengar suara petani, memetakan persoalan, membangun sinergi dengan pemerintah, memperjuangkan solusi, dan mengawal program sampai manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani,” ujarnya.

 

Lebih lanjut disampaikan, pemilihan tema “Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional” bermaksud agar pelantikan ini tidak berhenti sebagai seremoni semata, melainkan menjadi titik awal gerakan Tani Merdeka untuk turun ke sawah, mendengar langsung persoalan petani, memperjuangkan kebutuhan mereka, membangun sinergi dengan pemerintah, dan memastikan petani menjadi bagian utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. “Setelah pelantikan ini, pekerjaan kita bukan duduk di belakang meja. Kita akan turun ke desa, turun ke sawah, mendengar petani, mendata persoalan, membangun sinergi dengan pemerintah, memperjuangkan kebutuhan petani, dan mengawal setiap solusi sampai manfaatnya benar-benar dirasakan. Karena pelantikan bukan akhir perjuangan, tetapi awal pengabdian,” tegasnya.

 

Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, dalam arahannya menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata untuk membangun kelembagaan petani yang kuat, merata, dan responsif. “Petani Berdaulat, Pangan Kuat, Lombok Sejahtera” dan “Tani Merdeka Hadir, Petani Berdaya, Petani Sejahtera” menjadi semboyan yang mengarahkan seluruh langkah organisasi — menempatkan petani sebagai subjek utama pembangunan pertanian, bukan sekadar objek kebijakan.

 

Pelantikan tiga DPD sekaligus ini menandai dimulainya pergerakan terpadu Tani Merdeka Indonesia di seluruh wilayah Pulau Lombok. Sebagai arah kerja, DPD Tani Merdeka di tiga kabupaten ini meluncurkan Gerakan Tani Lombok Berdaulat Pangan, yang berlandaskan lima agenda prioritas: pertama, memastikan Petani Terdata secara lengkap dan akurat; kedua, menjamin Air Terjaga sebagai kebutuhan paling dasar pertanian; ketiga, mendorong Produksi Meningkat secara berkelanjutan; keempat, menjaga agar Harga Petani Terlindungi dari ketidakpastian pasar; dan kelima, memastikan Pangan Lokal Berkembang agar kedaulatan pangan benar-benar berpijak pada potensi dan kearifan lokal.

 

Tujuan akhir dari seluruh gerakan ini ditegaskan: “Tidak boleh ada lahan produktif yang dibiarkan tidak tertanam karena persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan, dan tidak boleh ada persoalan petani yang berhenti hanya sebagai keluhan.” Prinsip ini menuntut setiap pengurus yang dilantik agar hadir, mendengar, dan menyelesaikan masalah, bukan sekadar mencatatnya.

 

Dalam menjalankan peran tersebut, hubungan Tani Merdeka Indonesia dengan pemerintah didasarkan pada prinsip: Bersinergi tanpa kehilangan sikap kritis. Artinya, DPD Tani Merdeka Indonesia di Lombok siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun pertanian dan mendukung percepatan swasembada pangan — namun tetap menjalankan fungsi kontrol, menyampaikan aspirasi petani secara jujur, dan mengawal agar setiap kebijakan serta bantuan pemerintah benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak menerimanya.

 

“Tani Merdeka Indonesia harus hadir bukan hanya ketika petani membutuhkan suara, tetapi hadir sampai petani mendapatkan solusi,” tegas Ketua Umum. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan: pelatihan petani muda, sekolah lapang dan pengenalan teknologi pertanian, penguatan kelembagaan kelompok tani, pendampingan usaha tani, serta mendorong digitalisasi pemasaran dan informasi pertanian agar petani tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga mampu bersaing dan mendapatkan nilai yang layak dari hasil kerjanya.

 

Pelantikan tiga DPD sekaligus yang berlangsung hari ini menandai dimulainya langkah bersama — dari konsolidasi ke aksi, dari keluhan ke solusi, dari ketergantungan menuju kedaulatan. Langkah ini membuktikan bahwa ketika petani terorganisir, terdata, dan didengar, maka kedaulatan pangan bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan kenyataan yang sedang dibangun bersama, dari desa, dari Lombok, untuk Indonesia.

 

 

 

Penulis: Mungki Retnosari, S.E.

Redaksi: Neng Kikie — Sekretaris Pusat TNC Grup